Lebaga Politik: Pengertian, Kedudukan, Jenis dan Fungsi Lembaga Politik

Guru Felix
Jun 2, 2023
Lembaga politik merujuk pada struktur dan organisasi yang sangat penting  dalam proses keamanan  pada sebuah masyarakat. Lembaga politik mencakup berbagai institusi dan mekanisme yang didesain untuk mengatur hubungan sosial dan menjaga serta melindungi kehidupan sosial. Karena sangat penting, Quguru mengelaborasi Lembaga Politik: Pengertian, Kedudukan, Jenis dan Fungsi Lembaga Politik.

lembaga politik: pengertian, peranan/kedudukan, jenis dan fungsi lembaga politik
Lembaga Politik memastikan kebutuhan akan keamanan sosial terpenuhi  secara memadari
foto: L. Toshio Kishiyama / Getty Images




Pengertian Lembaga Politik.

Untuk memastikan keamanan dan keharmonisan hubungan sosial selalu terjaga, lembaga politik membentuk institusi-institusi yang memberikan pengaruh pada kehidupan sosial, seperti pemerintah, parlemen, partai politik, sistem pemilihan, badan pemeriksa keuangan negara, sistem hukum, dan lembaga-lembaga administratif publik lainnya.

Namun sebelum membahas tentang kedudukan dan peranannya, kita mesti memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan lembaga politik.

Menurut Gabriel Abraham Almond, lembaga politik adalah serangkaian aturan resmi dan tidak resmi yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan itu penting dalam mengatur pola interaksi dan perilaku individu di dalam masyarakat agar tatanan masyarakat tetap aman, stabil dan harmonis.

Sedangkan James Smoot Coleman melihat lembaga politik sebagai pola-pola perilaku kolektif yang terorganisir dalam masyarakat, yaitu pola perilaku yang diajarkan lalu diadopsi dan dilakukan oleh setiap individu.

Menurut Coleman, lembaga politik melibatkan aturan-aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang diikuti oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Coleman menekankan bahwa lembaga sosial memiliki peran penting dalam memelihara kesinambungan dan stabilitas masyarakat, serta membentuk identitas dan orientasi nilai bagi individu.

Baik Almond maupun Coleman mengakui bahwa lembaga politik tidak hanya berfungsi dalam membentuk pola perilaku individu, tetapi juga mempengaruhi pola interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan proses politik dalam suatu masyarakat.

Kedudukan dan Peranan Lembaga Politik


Lembaga sosial memiliki akar yang sangat tua dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia hidup dalam kelompok dan membangun hubungan sosial, lembaga politik telah ada sebagai cara untuk mengatur dan memelihara keteraturan hubungan di antara mereka di satu sisi, dan sebagai cara untuk melindungi kelompok mereka ketika berinteraksi dengan kelompok lain di sisi lain. 

Namun di sini kami tidak bermaksud melaporkan perkembangan atau perubahan lembaga politik dari masa ke masa. Fokus kita adalah memahami kedudukan dan peranan lembaga politik bagi masyarakat secara umum.

  1. Secara umum, lembaga politik mencakup berbagai institusi dan mekanisme yang dibangun untuk mengatur distribusi dan penggunaan kekuasaan politik, serta interaksi antara individu dalam konteks politik.
  2. Sebuah kelompok butuh pemimpin dan kepemimpinan. Dalam konteks ini, lembaga politik berperan penting dalam menciptakan sistem kerja dan aturan-aturan yang mengatur cara-cara bagaimana kekuasaan politik diraih, keputusan politik dibuat, kekuasaan politik dijalankan, dan konflik-konflik politik diselesaikan.
  3. Yang termasuk lembaga politik adalah institusi-institusi seperti pemerintahan, parlemen, partai politik, sistem pemilihan umumm, badan pemeriksa keuangan negara, sistem hukum, dan lembaga-lembaga administratif publik lainnya.
  4. Lembaga politik juga berfungsi sebagai tempat untuk berpartisipasi dalam politik, baik melalui hak memilih dan dipilih menjadi pemimpin. 
  5. Ada banyak elemen yang diciptakan agar proses-proses politik berjalan baik. Di antaranya adalah pemerintahan, partai politik, parlemen, pemilihan umum, lembaga yudikatif, birokrasi, dan kelompok kepentingan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam proses politik, seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, pemberian wewenang, dan penyelesaian konflik.


Jenis-jenis Lembaga Politik 

Di bawah ini adalah jenis-jenis sistem politik yang dipraktekkan di berbagai masyarakat. Sistem politik itu terkait dengan mekanisme perolehan dan penggunaan kekuasaan politik

Demokrasi

Model Demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara baik secara langsung ataupun melalui pemilihan umum. Demokrasi menganut prinsip kesetaraan politik, partisipasi seluruh warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. 

Jenis-Jenis Model Demokrasi. Terdapat berbagai variasi dalam model demokrasi yang dipraktekkan di seluruh dunia, di antaranya: 

a. Demokrasi Representatif

Model demokrasi representatif melibatkan pemilihan wakil rakyat yang dipercayakan untuk membuat keputusan politik atas nama rakyat. Pemilih memilih para wakil melalui pemilihan umum, dan wakil tersebut bertanggung jawab dalam membuat keputusan politik di lembaga legislatif. Contoh negara dengan demokrasi representatif adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

b. Demokrasi Parlementer

Dalam demokrasi parlementer, eksekutif (pemerintah) bertanggung jawab kepada lembaga legislatif (parlemen). Kepala negara biasanya merupakan seorang figur seremonial, seperti seorang presiden, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Contoh negara dengan demokrasi parlementer adalah Inggris, Jerman, dan India.

c. Demokrasi Presidensial

Demokrasi presidensial memiliki eksekutif yang terpisah dari lembaga legislatif. Pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Contoh negara dengan demokrasi presidensial adalah Amerika Serikat, Prancis, dan Brasil.

d. Demokrasi Semi-Presidensial

Model ini menggabungkan elemen-elemen dari demokrasi parlementer dan presidensial. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif, sementara perdana menteri dan kabinetnya dipilih oleh parlemen. Contoh negara dengan demokrasi semi-presidensial adalah Prancis, Rusia, dan Ukraina.

e. Demokrasi Konsensus

Model demokrasi konsensus ditemukan di negara-negara yang memiliki beragam kelompok etnis, agama, dan kepentingan regional yang signifikan. Tujuan dari demokrasi konsensus adalah untuk mencapai kesepakatan dan konsensus di antara kelompok-kelompok tersebut. Contoh negara dengan demokrasi konsensus adalah Swiss dan Belgia.

f. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya dialog, debat, dan diskusi yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan objektif dalam mencapai konsensus. Contoh negara yang menerapkan elemen demokrasi deliberatif adalah Selandia Baru dan Islandia.

Namun catatan penting yang harus diingat: Ada banyak model demokrasi. Tetapi pada beberapa negara mungkin mengkombinasikan beberapa model demokrasi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara masing-masing. Selain itu, model-model ini dapat berkembang dan berubah seiring waktu di berbagai negara.

Monarki

Monarki adalah sistem politik di mana kekuasaan politik tertinggi dipegang oleh seorang penguasa atau kepala negara yang diwariskan secara turun-temurun, seperti raja atau ratu. 

Ada dua bentuk monarki, yaitu monarki konstitusional dan monarki absolut. 

a. Monarki Konstitusional 

Merupakan bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu menjadi kepala negara, namun kekuasaannya  dibatasi oleh konstitusi dan lembaga-lembaga politik yang ada. 

Dalam monarki konstitusional, raja atau ratu memiliki peran simbolis, seremonial, dan representatif. Sedangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagian besar dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen.

Dalam monarki konstitusional, konstitusi atau undang-undan memainkan peranan sebagai hukum dasar yang mengatur kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara. Konstitusi dapat membatasi kekuasaan monarki, memberikan wewenang kepada lembaga eksekutif dan legislatif, serta menjamin hak-hak dasar warga negara.

b. Monarki Absolut

Merupakan bentuk pemerintahan di mana seorang monarki atau penguasa tunggal memiliki kekuasaan sangat besar dan mutlak serta tidak dibatasi oleh konstitusi, lembaga-lembaga politik, atau hukum-hukum tertulis.

Dalam monarki absolut, Raja atau Ratu memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan politik, membuat undang-undang, dan menjalankan pemerintahan tanpa kendali atau keterlibatan dari institusi-institusi lain atau mekanisme pembatas kekuasaan lainnya.

Monarki absolut sering kali dilandaskan  pada gagasan bahwa monarki merupakan perwakilan  Tuhan atau  memiliki hak-hak ilahi untuk memerintah. Raja atau Ratu dianggap sebagai penguasa tertinggi yang tidak dapat dipertanyakan. Mereka memiliki kontrol mutlak atas negara dan rakyatnya. Kekuasaan monarki seringkali diwariskan secara turun temurun dalam keluarga monarki.

Republik

Republik adalah sistem politik di mana kepala negara tidak berasal dari garis keturunan, tetapi dipilih oleh rakyat atau wakil-wakil mereka dari rakyat sendiri. Dalam republik, kekuasaan politik berada pada tangan presiden atau kepala negara yang dipilih secara demokratis.

Oligarki

Oligarki adalah sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol dan pengaruh yang signifikan. Oligarki dapat berbentuk oligarki ekonomi, di mana kekayaan memainkan peran penting dalam pengaruh politik, atau oligarki politik, di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok-kelompok elit.

Totalitarianisme

Totalitarianisme adalah sistem politik di mana pemerintah memiliki kontrol penuh dan otoritas yang tidak terbatas atas masyarakat dan kehidupan publik. Totalitarianisme cenderung melibatkan pembatasan yang ketat terhadap kebebasan individu, kontrol atas media massa dan informasi, serta manipulasi propaganda untuk mempertahankan kekuasaan.

Teokrasi

Teokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh pemimpin agama atau otoritas agama. Hukum dan kebijakan negara didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang dominan dalam masyarakat tersebut.

Anarki

Anarki adalah sistem politik di mana tidak ada pemerintahan sentral atau otoritas yang mengatur. Dalam anarki, kekuasaan politik tersebar di antara individu atau kelompok-kelompok kecil yang bertindak secara mandiri.

Perlu dicatat bahwa sistem politik tidak selalu bersifat kaku. Sistem politik bisa merupakan kombinasi atau modifikasi berdasarkan konteks dan budaya masyarakat tertentu. Selain itu, ada juga sistem politik campuran atau transisi yang mencakup elemen-elemen dari beberapa sistem politik yang berbeda.


Fungsi Lembaga Politik

Secara garis besar, lembaga politik memiliki tiga ( 3 ) fungsi utama, yaitu memelihara ketertiban di dalam ( internal order ), menjaga keamanan dari luar ( external security ), mengusahakan kesejahteraan umum ( general welfare ) dan mengatur proses politik ( regulation of social processes ).

a. Internal Order 

Fungsi utama lembaga politik dalam menjaga ketertiban di dalam kelompok masyarakat  meliputi:

  1. Pembentukan Hukum dan Peraturan: Lembaga politik, terutama lembaga legislatif, bertanggung jawab membuat hukum dan peraturan yang mengatur tata kelola negara. Peraturan dan hukum ini memberikan batasan atau patokan bagi anggota masyarakat untuk mengatur perilaku mereka. Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat merasakan keamanan  dan ketertiban sosial. 
  2. Penegakan Hukum dan Peraturan: Lembaga politik, terutama lembaga kepolisian dan pengadilan bertugas menegakkan hukum dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan menegakkan hukum secara adil dan konsisten, lembaga politik membantu mencegah kejahatan, menghukum pelaku kejahatan, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
  3. Pengaturan Sosial dan Ekonomi: Lembaga politik, seperti pemerintah dan badan regulasi, memiliki peran dalam mengatur kegiatan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Mereka membuat kebijakan dan regulasi untuk mengendalikan sektor-sektor penting dalam masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Dengan mengatur sektor-sektor ini, lembaga politik berupaya menciptakan keadilan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  4. Partisipasi Publik: Lembaga politik juga harus menciptakan ruang partisipasi politik  yang memungkinkan setiap warga negara mengambil tanggungjawab publik terkait kepentingan publik dan  memperkuat demokrasi. 

b. External Security

Lembaga politik memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dari luar (external security) suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi lembaga politik dalam menjaga external securityi:

  1. Kebijakan Luar Negeri: Lembaga politik, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Mereka mengembangkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjalin perjanjian kerjasama, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional untuk memperkuat posisi negara dalam menghadapi tantangan keamanan global.
  2. Pertahanan Nasional: Lembaga politik juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional. Mereka menentukan strategi dan anggaran yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara dari ancaman militer atau non-militer negara lain. Lembaga politik  menciptakan dan mengawasi lembaga pertahanan seperti angkatan bersenjata dan badan intelijen untuk melindungi negara dari ancaman eksternal.
  3. Perjanjian Keamanan dan Kerjasama: Lembaga politik berperan dalam negosiasi dan penandatanganan perjanjian keamanan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Melalui perjanjian ini, negara dapat menjalin kemitraan strategis, mengoordinasikan tindakan keamanan, dan membangun kepercayaan dengan negara-negara lain. Lembaga politik juga dapat memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian regional dan menyelesaikan konflik antarnegara.
  4. Diplomasi dan Negosiasi: Diplomasi merupakan alat penting dalam menjaga reputasi dan keamanan negara di luar negeri. Lembaga pemerintah mengirimkan diplomat dan negosiator untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain, membangun hubungan yang saling menguntungkan, dan mencari solusi damai dalam situasi krisis atau konflik. Diplomasi berperan dalam mencegah eskalasi konflik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
  5. Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional: Lembaga politik dapat menjadi anggota dan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, NATO, atau ASEAN. Keikutsertaan dalam organisasi-organisasi ini memungkinkan negara untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai isu keamanan global, termasuk pengendalian senjata, perlucutan nuklir, penanggulangan terorisme, dan keamanan maritim. Lembaga politik juga dapat menggunakan forum internasional ini untuk mempromosikan kepentingan nasional dan menjaga keamanan dari luar

c. General Welfare

Lembaga politik juga memiliki peran penting dalam mengusahakan kesejahteraan umum (general welfare). Berikut adalah beberapa fungsi lembaga politik dalam mengusahakan kesejahteraan umum:

  1. Kebijakan Sosial dan Ekonomi: Lembaga politik, terutama pemerintah dan badan legislatif, memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Mereka mengembangkan kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
  2. Redistribusi Kekayaan: Lembaga politik dapat memainkan peran dalam mengatur dan mengawasi distribusi kekayaan dalam masyarakat. Mereka melalui kebijakan fiskal dan pajak dapat memastikan kontribusi yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengumpulkan dana melalui pajak dan hasil-hasil aset negara, lembaga politik dapat mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang mempromosikan kesejahteraan umum, seperti bantuan sosial, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang terjangkau.
  3. Pembangunan Infrastruktur: Lembaga politik memiliki peran dalam merencanakan, membiayai, dan membangun infrastruktur publik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Ini termasuk jaringan transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membuka peluang ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  4. Perlindungan Konsumen dan Lingkungan: Lembaga politik juga bertanggung jawab dalam melindungi hak konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan. Mereka membuat undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik bisnis yang adil, perlindungan konsumen, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, lembaga politik dapat mencegah eksploitasi konsumen dan kerusakan lingkungan yang merugikan kesejahteraan umum.
  5. Pendidikan dan Pemberdayaan: Lembaga politik juga berperan dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga politik membantu meningkatkan kapasitas dan kesempatan bagi individu untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

d. Regulation of Social Processes

Lembaga politik memiliki peran penting dalam mengatur proses politik (regulation of social processes) suatu negara. Berikut adalah beberapa elaborasi mengenai fungsi lembaga politik dalam hal ini:

  1. Pembentukan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik: Lembaga politik, seperti parlemen dan badan pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan publik. Mereka merumuskan undang-undang, keputusan, dan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lembaga politik juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dan memastikan kepatuhan terhadapnya.
  2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Lembaga politik berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan proses demokrasi. Mereka membuat aturan dan melaksanakan pemilihan untuk memilih perwakilan rakyat, kepala negara, dan pejabat publik lainnya. Melalui pemilihan umum yang adil dan transparan, lembaga politik memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses politik dan menjamin representasi yang akurat.
  3. Pengawasan dan Akuntabilitas: Lembaga politik juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik dan tindakan pejabat publik. Mereka memastikan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan dan sumber daya publik. Lembaga politik, seperti badan legislatif dan ombudsman, dapat melakukan penyelidikan, mengadakan dengar pendapat, dan mengawasi kinerja pemerintah untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses politik.
  4. Mendorong Partisipasi Politik: Lembaga politik memiliki fungsi untuk mendorong partisipasi politik warga negara. Mereka menciptakan mekanisme partisipasi, seperti forum diskusi publik, konsultasi masyarakat, atau kelompok kerja, yang memungkinkan warga negara berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, lembaga politik dapat mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.
  5. Penyelesaian Konflik Politik: Lembaga politik juga berperan dalam menyelesaikan konflik politik dan mencapai konsensus. Mereka menjadi forum untuk diskusi, perundingan, dan kompromi antara berbagai kepentingan politik. Lembaga politik, seperti parlemen atau lembaga penyelesaian sengketa, menyediakan mekanisme untuk meredakan ketegangan politik dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.
Penutup
Lembaga Politik merupakan salah satu lembaga sosial dasar yang ditemukan di semua masyarakat. Bentuknya bisa berbeda-beda bergantung pada sejarah masyarakat yang bersangkutan. 
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url